Ekspor dan Impor Untuk Indonesia (Bagian 1)

Indonesia adalah tanah air kita. Indonesia adalah kampung halaman kita. Indonesia adalah ibu pertiwi kita yang harus dibela dan diperjuangkan. Negara ini adalah negara berkembang, hal-hal mengenai keberlangsungan negara ini perlu untuk diperhatikan. Salah satunya dalam pengiriman dan penerimaan barang.

Ekspor dan impor merupakan dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Banyaknya nilai ekspor menandakan kualitas barang atau produktivitas Indonesia semakin baik. Ekspor, dimana  hal ini merupakan kegiatan mengeluarkan barang keluar daerah pabean sesuai dengan UU Kepabeanan. Sedangkan impor merupakan kegiatan memasukan barang ke dalam Daerah Pabean.

Suatu kegiatan dapat dikatakan baik jika mencapai tujuan dasar kegiatan tersebut diadakan. Jadi, kegiatan ekspor dan impor akan dikatakan baik jika dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal-hal tersebut tidak akan berjalan tanpa suatu lembaga atau pihak yang bertanggungjawab mengenai hal tersebut. Oleh karena itu, kegiatan ekspor dan impor merupakan wilayah bagi kepabeanan Indonesia.

Berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia, sesuai dengan perkembangan hukum nasional yang ada dibentuklah Undang-Undang di tahun 2006 tentang hal ini yaitu Undang-Undang No. 17 tahun 2006 Tentang Kepabeanan yang disahkan oleh Presiden ketika itu dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Undang-Undang ini bukanlah yang pertama, Undang-Undang ini merupakan pembaharuan atau perubahan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Dikarenakan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang ini sudah tidak sesuai dengan penyelenggaraan kepabeanan saat ini maka dibentuklah peraturan baru tentang Kepabeanan ini.

Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki kendali dalam pengawasan kawasan pabean di suatu tempat dan merupakan unsur pelaksana dalam tugas dan fungsi Departemen Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai. Dan keberadaan kantor-kantor pabean di daerah seluruh Indonesia ini merupakan langkah dalam pengoptimalan tugas dan fungsi kepabeanan Indonesia.

Kegiatan ekspor dan impor ini didukung juga dengan adanya Dasar Hukum Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 203/PMK.04/2017 Tentang: Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut. Dalam peraturan tersebut adanya kantor pabean sebagai tempat pemberitahuan barang impor baik disampaikan secara lisan maupun secara tertulis. Dan jenderal bea dan cukai bertanggungjawab atas keabsahan informasi yang ada.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan suatu instansi yang memiliki peran yang cukup penting pada suatu negara, khususnya pada Instansi Kepabeanan Indonesia ini. Dengan melihat visi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yaitu menjadi Institusi Kepabeanan dan Cukai Terkemuka di Dunia, maka dibutuhkan kesatuan yang tidak terpisahkan antara perdagangan, keamanan dan penerimaan barang pada suatu daerah pabean.

Salah satu fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yaitu melakukan pengawasan kegiatan impor, ekspor dan kegiatan di bidang kepabeanan dan cukai lainnya secara efektif dan efisien melalui penerapan sistem manajemen risiko yang handal, intelijen, dan penyidikan yang kuat, serta penindakan yang tegas dan audit kepabeanan dan cukai yang tepat.

Dari hasil tahunan badan pusat statistik Indonesia, dua bulan terakhir lalu yaitu Mei dan Juni hasilnya pada bulan Mei 2018 ekspor Indonesia meningkat, begitu halnya dengan bulan Juni 2018. Hasil Badan Pusat Statistik (BPS) Ekspor Mei 2018 mencapai US$ 16,12 miliar atau naik 12,47% secara year on year. mencatat ekspor Juni 2018 naik 11,47% (year on year) dengan nilai US$ 13 miliar. Nilai ini adalah suatu gambaran bahwa produk Indonesia sudah berkembang, maju mengikuti zaman yang penuh dengan keanekaragaman ini.

Dengan demikian Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan peran dan fungsinya telah memberikan bukti bahwa peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam kapabeanan semakin meningkat. Peraturan-peraturan yang ada dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik mengenai ekspor atau impor maupun kegiatan atau aktivitas-aktivitas lainnya.

Selanjutnya ke bagian 2..

Penulis: Yunita Wulandari

Leave a Comment