Bagaimana Standarisasi Hotel Syariah?

Konsep Standarisasi Hotel Syariah Menurut Fatwa DSN-MUI

Pemahaman awal mengenai bentuk usaha seperti contohnya hotel sangat penting sekali sebelum memahami konsep awal dari hotel syariah, sedangkan pada dasarnya tidak sulit dalam membangun usaha perhotelan yang sesuai dengan tuntunan syariah dikarenakan usaha atau bisnis hotel adalah salah satu dari sekian banyaknya usaha yang ada. Selain itu, usaha menurut Islam (syariah) dibolehkan selama tidak adanya nash atau dalil yang melarangnya karena hal itu adalah bagian dari muamalah. Hal ini sesuai dengan kaidah yang mengatakan bahwa “Hukum asal dalam muamalah (hubungan bisnis atau hubungan antar manusia) semuanya adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya.”
Adapun banyak prinsip dan kaidah syariah yang dapat dijadikan pedoman dalam mengelola hotel sehingga mewujudkan nuansa dan suasana yang diinginkan, diantaranya ialah:

  1. Memuliakan tamu (fal yukrim dhaifahu)
  2. Tentram, damai, dan selamat (salam)
  3. Terbuka untuk semua kalangan, artinya universal (kaffatan lin-naas)
  4. Rahmat bagi semua kalangan dan lingkungan (rahmatan lil’aalamiin)
  5. Jujur (shiddiq)
  6. Dipercaya (amanah)
  7. Konsisten (istiqamah)
  8. Tolong menolong dalam kebaikan (ta’awun alaa al-birri wattaqwa)

Seluruh kompenen kriteria secara teknis operasional hotel, mulai dari hal kecil seeprti halnya informasi yang harus tersedia di front office, sampai pada penyajian, jenis makanan dan juga minuman yang tersedia di reception policy and procedure, house-rules, harus dipastikan semua memenuhi ketentuan syariah (Rinato, 2013:63). Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk pertama kali tertera dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100/757/OTDA Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Kewenangan Wajib dan Standar Pelayanan Minimal, hal ini juga merupakan hal baru dalam sejarah pelaksanaan otonom di Indonesia. Adapun maksud Konsep Dasar dengan penyelenggaraan Kewenangan Wajib Daerah dan juga penggunaan Standar Pelayanan Minimal agar masing-masing Institusi Pemerintah memiliki kesamaan dalam persepsi serta pemahaman tindak lanjuti dalam penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (STM) (Ratminto, 2018:6). Pelayanan (customer service) secara umum adalah setiap kegiatan yang diperuntukan atau ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan, melalui pelayanan ini dengan keinginan dan kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi (Kasmir, 2010:22).

Erat kaitannya dengan standarisasi halal pada hotel syariah sangat berhubungan dengan pelayanan dan juga fasilitas. sedangkan fasilitas menurut Islam secara (bukti fisik) yaitu dapat berupa fasilitas fisik seperti gedung, ruangan yang nyaman, ataupun sarana dan prasarana lainnya. Adapun didalam konsep Islam pelayanan yang berkenaan dengan tampilan fisik yang tidak menunjukan suatu kemewahan. Fasilitas yang membuat konsumen merasa nyaman itulah yang sangat penting. Namun bukanlah fasilitas yang seakan-akan menonjolkan kemewahan. Dalam pengertian ini fasilitas merupakan bentuk kebendaan yang mana berfungsi untuk menambah nilai suatu produk ataupun layanan jasa. Dalam fasilitas layanan jasa ada beberapa hal yang perlu di ketahui dan juga di perhatikan, yaitu: kebersihan, kerapihan fasilitas, dan kelengkapan perlengkapan yang ditawarkan. Dapat disimpulkan dalam hal ini bahwa fasilitas adalah segala sesuatu yang disediakan untuk dipergunakan dan dinikmati (Andari, 2017). Dalam Firman Allah SWT yang terdapat pada Surat Al-Mulk pada ayat ke 15 yang menerangkan gambaran tentang berpariwisata:

هُوَ الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ ذَلُوْلاً فَامْشُوْا فِى مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِنْ رِزْقِهِ, وَ إِلَيْهِ النُّشُوْرُ

“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Dan hanya kepada nya lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”

Selain pelayanan dan fasilitas, pihak hotel juga bisa mengukur Kepuasan Pelanggan, ada beberapa cara dalam mengukur kepuasan kepada pelanggan, yaitu:

  1. Banyaknya perusahaan yang menyediakan kotak saran dan juga menerima keluhan dari pengunjung, selain itu juga menyediakan amplop yang ditulis alamat perusahaan untuk digunakan dalam penyampaian saran, keluhan beserta kritik. Informasi tersebut yang telah disampaikan oleh pelanggan dapat memberikan ide dan masukan kepada perusahaan untuk mengantisipasi dan cepat tanggap dalam memperbaiki kekurangannya.
  2. Pada hal ini perusahaan melakukan survey untuk mendeteksi komentar ataupun keluhan para pengunjung yang datang, survey tersebut dilakukan menggunakan pos, telepon, ataupun dengan wawancara secara pribadi, selain itu pelanggan yang dating diminta untuk mengisi angket.
  3. Perusahaan menyuruh kepada orang lain yang menjadi pembeli atau penyewa kepada perusahaan lain ataupun ke perusahaannya sendiri. Pembeli misteri tersebut dapat menyampaikan kelebihan dan juga kelemahan yang melayaninya. Selain itu mengambil sesuatu yang bermanfaat sebagai bahan untuk mengambil keputusan pengelola perusahaan. Bukan hanya orang lain saja yang disewa, tetapi pengelola juga ikut turun langsung ke lapangan untuk mengetahui secara langsung kepada toko ataupun perusahaan saingan yang mana pengelola itu tidak dikenal. Pengalaman dari manajer atau pengelola ini juga sangat penting dikarenakan data dan juga informasi yang di alami oleh dirinya sendiri.

hal tersebut dilakukan untuk evaluasi dan monitoring dan berdasarkan pada Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 menjelaskan ketentuan-ketentuan khusus yang harus dimilik ataupun dilaksanakan disetiap hotel yang berpinsip syariah. penulis mengambil beberapa contoh terkait hotel yang sudah dianggap berstandarisasi syariah. Adapun pelaksanaan prinsip syariah yang berada di Hotel Arrayan Malioboro Syariah berdasarkan dalam ketentuan fatwa yaitu:

  1. Hotel syariah wajib memiliki pedoman atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel. Pada Hotel Arrayan Malioboro Syariah mempunyai standarisasi pedoman dalam melakukan service kepada pengunjung yang datang, dengan beretika dan sopan santun dalam melayani pengunjung. Mulai dari salam kepada pengunjung yang datang maupun pengunjung yang ingin meninggalkan hotel. Serta menaikan tangan sebagai tanda hormat kepada pengunjung yang datang ataupun yang ingin meninggalkan hotel.
  2. Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan. Hotel Arrayan Malioboro Syariah menggunakan alat transaksi pembayaran menggunakan jasa lembaga keuangan syariah ataupun menggunakan Bank Syariah. sehingga terjauhi dari hal negatif dalam bertransaksi. Menggunakan alat transaksi dengan pembayaran secara cash ataupun menggunakan metode via transfer antar Bank Syariah/Lembaga Keuangan Syariah.

Pada Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang ketentuan-ketentuan khusus terkait fasilitas yang ada disetiap hotel yang berbasis syariah.

  1. Hotel syariah tidak adanya penyediaan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi atau tindak asusila. Pada Hotel Arrayan Malioboro Syariah tidak adanya penyedian fasilitas yang menjerumuskan iman seorang muslim, seperti halnya tempat karaoke, diskotik, ataupun bar. Dalam hal ini pihak hotel menyediakan tempat berolahraga yang dipisahkan antara laki-laki dengan perempuan.
  2. Makanan dan minuman yang disediakan pada hotel syariah wajib dengan mendapatkan sertifikat dari MUI. Perlu diketahui bahwa Hotel Arrayan Malioboro Syariah belum memiliki sertifikasi halal dari MUI dikarenkan beberapa kendala saat mengurus sertifikasi halal tersebut. Pihak hotel sangat menyadari bahwa sangat penting adanya sertfikasi halal dari MUI sebagai bukti bahwa makanan dan minuman yang disediakan telah diuji dari MUI sebagai makanan dan minuman yang halal dikonsumsi.

Penulis mengambil beberapa contoh untuk memudahkan pembaca dalam memahami konsep standarisasi hotel syariah di Indonesia. Dengan menggunakan Implementasi sistem pelayanan dan juga penyediaan fasilitas dalam Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah sebagai pedoman dasar untuk meneliti tentang hotel yang berprinsip syariah. Pengebangan pada hotel Arrayan Syariah pada implementasi Fatwa DSN-MUI mememiliki beberapa faktor dalam kesesuaian prinsip syariah yang dilandasi oleh Fatwa DSN-MUI dan perspektif hukum Islam.

Penulis : Fauzan Ady Raharjo
Supervisor : Annas Syams Rizal Fahmi

Leave a Comment